Djavanews.co.id || Kabupaten Bekasi – Meski secara umum dinilai pelaksanaan PPDB tahun ini terlaksana dengan baik di Kabupaten Bekasi,Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi memberikan catatan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2024.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi mengatakan, catatan hasil pemantauan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu masih banyaknya keluhan orang tua peserta didik harus dibenahi.
“Sejauh ini pemantauan kami di Komisi IV dan menanggapi masukan dari masyarakat memang ada beberapa catatan dari PPDB online ini, namun demikian di beberapa tempat kelihatan kondusif,” kata dia.
Rusdi menambahkan dari pantauan yang dilakukan di Dapil 1, 3, 4 sama 5 ada beberapa catatan, salah satunya ada masyarakat yang merasa dirinya bisa di akomodir di dalam tiga jalur yang ada di PPDB online. Tapi nyatanya tidak ada satupun jalur yang berhasil dimasuki untuk mendaftarkan anaknya dan kebanyakan kasus itu terjadi di jalur Zonasi.
“Pandangan kami sebetulnya dilihat dari jumlah sekolah dan rasio kelulusan memang tidak seimbang, jadi misalnya di satu kecamatan yang terdiri dari beberapa desa itu, jumlah lulusan SD dan kursi yang di sediakan sekolah di tingkat SMP tidak memadai. Nah hampir di semua tempat itu permasalahannya,” jelas Rusdi.
“Disisi lain kami dapat laporan sekolah swasta justru malah terjadi penurunan jumlah penerimaan siswa didik baru, bahkan ada yang tutup. Karena memang ekspektasi masyarakatnya semua pingin ke sekolah negeri dan merasa berhak masuk,” sambungnya.
Politisi PKS ini merekomendasikan atas pemantauan PPDB online yang terjadi di Kabupaten Bekasi, dengan merekomendasikan jangka pendek dan jangka panjang.
“Jangka pendeknya kami minta ada diskresi dari setiap sekolah, untuk sebisa mungkin mengakomodir calon siswa walau dengan menambahkan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) di satu kelas itu. Dengan keterbatasan rombel yang ada sementara jumlah peserta didik yang belum tertampung banyak, itu pentingnya kita minta diskresi untuk penambahan Rombel itu,” jelas Rusdi.
“Jangka panjang, kita ingin ada rasio ideal di satu sisi kita punya sekolah negeri yang bisa menampung peserta didik, disisi lain kita harus bisa mempertimbangkan revitalisasi sekolah swasta, karena dari laporan yang diterima beberapa sekolah swasta seperti SMP PGRI pada tutup, itu harus kita pikirkan dan pemerintah daerah agar mereka juga dapat eksis, rasio ini perlu di pertimbangkan dan dihitung betul -betul,” tandasnya. (Ang)
